PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Pengadilan Agama Kuningan sebagai salah satuan kerja yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat melaksankan pengelolaan Barang Milik Negara. Pelaksankaan pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Kuningan berada di bawah kewenangan Sekretaris Pengadilan Agama Kuningan selaku Kuasa Pengguna Barang yang ditunjuk oleh Pengguna Barang yaitu Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Negara meliputi: a. barang   yang   dibeli   atau   diperoleh   atas   beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi: a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d. barang   yang   diperoleh   berdasarkan   putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Adapun Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Kuningan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kuningan, transper masuk serta dari hibah. Adapun Barang Milik Negara yang berada dalam pengelolaan satuan kerja Pengadilan Agama Kuningan adalah sebagai berikut :

Kuningan, 30 Juni 2017

Penanggung Jawab UAKPB Sekretaris

ttd

Hj. LATIFAH, SH. MH NIP. 196810282002122001