logopa

Informasi Pengadilan

Pengumuman Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Data Perpustakaan Pada Mahkamah Agung Ri Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

    Jakarta-Humas: Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI akan melakukan perhitungan kebutuhan jabatan fungsional Pustakawan pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

    Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung

    Unduh Data_Perpusatakaan_Stamp.pdf

  • Permohonan Pengisian Kebutuhan Pemenuhan Data Tata Ruang Pada Satuan Kerja Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

    Jakarta - Humas : Sehubungan dengan kebutuhan pemenuhan data tata ruang satuan kerja di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, oleh karena itu mohon kepada Bapak/Ibu Sekretaris Tingkat Banding dan Pertama agar dapat mengisi data melalui tautan https://form.jotform.com/230301839089053

    Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

    Unduh 1675227181-0dbd70c1-b2fb-45d4-b7ee-541a756ec57b.pdf

  • Biaya Mutasi Pejabat Struktural Kesekretariatanpada Mahkamah Agung Ri Tahun 2023

    Humas-Jakarta: Dalam rangka percepatan penelesaian pembayaran biaya perjalanan dinas mutasi pejabatstruktural kesekretariatan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, dengan ini kami minta kepada para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding danSekretaris Pengadilan Tingkat Pertama agar berperan aktif dalam pengurusan pencairan biayaperjalanan dinas mutasi pejabat struktural yang berada di wilayahnya, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

    1. Dokumen kelengkapan biava mutasi:

    a. Surat Permohonan yang ditandatangani pimpinan satuan kerja baru (format terlampir);

    b. KP4 (format terlampir);

    c. Fotokopi buku tabungan yang menunjukan identitas dan nomor rekening pegawai bersangkutan yang masih aktif;

    d. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000, - (format terlampir);

    e. Print out "laporan cek data supplier" dari aplikasi OMSPAN (format terlampir);

    f. Lembar ke 2 (dua) SPD yang sudah ditandatangani ole pejabat berwenang (format terlampir);

    g. Legalisir SK mutasi dan Surat Pernyataan Pelantikan;

    h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (format terlampir);

    i. Bukti transportasi yang mencantumkan harga per orang (tiket pesawat/ kapal laut/ bus/ travel).

    2. Pegawai yang surat keputusan mutasinya terbit pada tahun 2023, namun namanya tidak ada dalam lampiran surat, agar mengajukan pembayaran sesuai dengan poin 1;

    3. Asli dokumen sebagaimana pada poin 1 wajib disimpan oleh Bagian Keuangan satuan kerja baru dan di scan warna untuk di unggah pada aplikasi biaya mutasi ole Bagian Keuangan melalui link http://tiny.cc/biayamutasi paling lambat tanggal 17 Februari 2023;

    4. Pegawai yang tidak mengunggah kelengkapan dokumen biaya mutasi sebagaimana pada poin 1 sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada poin 3, maka biaya mutasi tidak dibayarkan.

    informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

    Unduh 1 Surat Edaran Biaya Mutasi Kesekretariatan.pdf

    Unduh 2 Daftar lampiran nama biaya mutasi (2).pdf

    Unduh 3 KP4 (2).pdf

    Unduh 4 SURAT PERNYATAAN (2).pdf

    Unduh 5 SURAT PERMOHONAN (2).pdf

    Unduh 6 DATA SUPPLIER (3).pdf

    Unduh 7 SPTJM BIAYA MUTASI.pdf

    Unduh 8 TIBA BERANGKAT.pdf

  • Acara Pengantar Purnabakti Ym. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial

    Jakarta - Humas : Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor ; 115/SEK/KS.00/1/2023 tanggal 26 Januari 2023, tentang Acara Pengantar Purnabakti YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial

    Yang ditujukan kepada Yth; 1. Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Banding; 2. Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia

    Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

    Unduh Purnabakti WKMA Bidang Yudisial_sign.pdf

  • Penonaktifan (downtime) Sementara Layanan Internet Mahkamah Agung

    Jakarta - Humas : Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor ; 118/SEK/HM.02.3/1/2023 tanggal 26 Januari 2023, tentang Penonaktifan (Downtime) Sementara Layanan Internet Mahkamah Agung

    Yang ditujukan kepada Yth; 1. Panitera Mahkamah Agung; 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretaris Mahkamah Agung; 3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Urusan Administrasi di Tempat

    Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

    Unduh Penonaktifan (downtime) Sementara Layanan Internet Mahkamah Agung.pdf

  • Usulan Penghargaan Satya Karya Sewindu / Dwiwindu Serta Penghargaan Satyalancana Karya Satya X, Xx, Dan Xxx Tahun Untuk Periode Tahun 2023

    Jakarta - Humas : Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor ; 107/SEK/KP.05.8/1/2023 tanggal 25 Januari 2023, tentang Usulan Penghargaan Satya Karya Sewindu / Dwiwindu Serta Penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX, Dan XXX Tahun Untuk Periode Tahun 2023

    Yang ditujukan kepada Yth; 1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal; 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan urusan Administrasi; 3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding; 4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Peratama di Tempat

    Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

    Unduh Surat Satya Lancana 2023 _sign.pdf

  • Pengumuman Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Tahun 2023

    Jakarta-Humas: Sehubungan dengan surat Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor PENG-4/PB.7 /2023 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, disampaikan hal sebagai berikut:

    1. Salah satu syarat menjadi bendahara satuan kerja adalah PNS yang memiliki sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi;

    2. Agar tidak terjadi kekurangan pegawai yang memiliki sertifikat BNT, satuan kerja segera menugaskan pegawainya untuk mengikuti pelaksanaan sertifikasi tersebut agar tidak KekuranganSDMyangbersertifikasiBNTmelaluihttps://simaspaten. kemenkeu.go.id/.

    3. Dalam pelaksanaan pendaftaran, satuan kerja agar berkoordinasi dengan kantor KPPN setempat;

    informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

    Unduh Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara.pdf

  • Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tagihan Listrik Secara Terpusat

    Jakarta-Humas: Dalam rangka efisiensi pelaksanaan pembayaran tagihan listrik pada satuankerja dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, maka disampaikan hal sebagai berikut:

    1. Pembayaran Listrik Satuan Kerja akan dilaksanakan secara terpusatterhitung mulai bulan Januari 2023;

    2. Satuan Kerja wajib menginput data ID pada aplikasi E-BIMA secara tepat danakurat. Apabila terdapat kendala penginputan agar segera berkoordinasidengan tim verifikasi pembayaran listrik pusat;

    3. Satuan kerja yang sudah terlanjur membayar tagihan pembayaran listrikgedung kantor bulan Januari 2023 agar mengajukan persetujuan revisi POKatas dasar persetujuan Eselon I. Selanjutnya segera berkoordinasi dengantim verifikasi pusat untuk pembayaran listrik bulan selanjutnya;

    4. Gedung kantor yang masih menggunakan listrik pra bayar agar segeradiupgrade menjadi pasca bayar untuk memudahkan proses pembayaranlistrik. Diharapkan pada saat pengajuan pembayaran listrik selanjutnya,seluruh satuan kerja telah menggunakan listrik pasca bayar;

    5. Pembayaran tagihan listrik rumah dinas menjadi tanggung jawab penghunirumah dinas, apabila tidak dihuni maka pembayaran tagihan listrik dapatdiajukan ke pusat;

    6. Rumah dinas yang masih menggunakan listrik pasca bayar agar segeradilakukan perubahan menjadi prabayar (token) paling lambat bulan Februari2023;

    7. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan perubahan listrik dari pascabayar maupun dari prabayar dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja;

    8. Satuan kerja dihimbau menggunakan listrik kantor secara efektif dan efisienuntuk menghindari pemborosan listrik. Pimpinan satuan kerja diharapkanmemantau penggunaan listrik secara bijak;

    9. Tagihan listrik satuan kerja yang dapat dibayar adalah sebagai berikut:

    a. Gedung Kantor;

    b. Gedung kantor pinjam pakai;

    c. Gedung kantor sewa;

    d. Tempat sidang diluar gedung kantor (Zetting Plaat);

    e. Gedung lainnya di lingkungan kantor;

    f. Rumah dinas yang tidak berpenghuni;

    informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini (Humas)

    Unduh Juknis Pembayaran Listrik.pdf

  • Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (pppk) Tenaga Teknis Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022

    Jakarta " Humas : Berdasarkan Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Nomor 09/Pansel-PPPK/MA/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Hasil Seleksi Administrasi dan Masa Sanggah Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2022.

    Untuk Lebih Jelasnya, berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi

    Unduh Pengumuman Hasil Seleksi Adm Pasca Sanggah PPPK Tenaga Teknis MA Tahun Anggaran 2022_sign.pdf

  • Ralat Surat Undangan Nomor 63/sek/hm.01.1/1/2023 Tanggal 16 Januari 2023

    Jakarta - Humas : Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor ; 95/SEK/HM.01.1/1/2023 tanggal 24 Januari 2023, tentang Ralat Surat Undangan Nomor 63/SEK/HM.01.1/1/2023 Tanggal 16 Januari 2023.

    Yang ditujukan kepada Yth; 1. Para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding; 2. Para Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding; 3. Para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama; 4. Para Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama, pada Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia

    Untuk lebih jelas, berikut suratnya:

    Unduh ralat surat.pdf

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Kuningan

Jl. Perjuangan No.63 Ancaran - Kuningan

Telp: 0232-871652
Fax: 0232-8883031

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

Copyright @ Tim IT Pengadilan Agama Kuningan 2022
acopta
acopta
acopta