Pada tahun 1940 di Kuningan telah berdiri kantor-kantor pemerintah diantaranya kantor penghulu landraad, yang wilayah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri. Penghulu landraad pada waktu itu ada diwilayah naungan Bupati sebagai kepala daerah dan penghasilannya mendapat prosentase dari biaya NTR.

Pada jaman pemerintah Jepang tepatnya pada bulan Maret tahun 1942, kantor penghulu landraad di sebut suryo kocin (Raad Agama) dan ketika pemerintah Republik Indonesia berdiri/merdeka pada tahun 1945 penghulu landraad berubah nama menjadi Kantor Raad Agama. Untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat maka dibuat distrik/perwakilan daerah yaitu distrik Ciawigebang, distrik Luragung dan distrik Cilimus.

Pada tanggal 1 September 1951 Raad Agama berubah nama menjadi Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan tentang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura ( statsblaad tahun 1882 no. 152 dan statsblaad tahun 1937 No. 116 dan no. 610).

Pemuka agama/alim ulama dan masyarakat Kuningan bertanya-tanya siapa yang cakap dan mampu serta dipandang layak untuk memimpin penghulu landraad dan pemuka agama/alim ulama dan masyarakat menunjuk RD Hasan Buchori sebagai ketuanya dan paniteranya Mas Endoy Hidayat serta didampingi dua anggotanya bernama K.Hasan Ilyas dan KH.Madtohir. Pada tahun 1941 RD. Hasan Buchori wafat maka penggantinya diangkat Mas Ahmad Saleh sebagai Penghulu distrik Ciawigebang.

Sekitar tahun 1947, tentara Belanda menyerang kota Kuningan dan pemerintahan Kuningan mengungsi ke daerah yang aman, sehingga pemerintahan Kuningan termasuk landraad agama pakum. Selama landraad agama pakum lalu pada tanggal 1 September 1951 raad agama berubah nama menjadi Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan tentang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura ( statsblaad tahun 1882 no. 152 dan statsblaad tahun 1937 No. 116 dan No. 610). Dengan resmi SK Kementrian Agama RI menunjuk KH.Moh.Irfan sebagai ketuanya yang berkantor di sebelah utara Mesjid Agung Kabupaten Kuningan dan pada tahun1978 di bangun gedung Pengadilan Agama yang terletak di Jalan Aria Kamuning Nomor 05 Kuningan kemudian pada tanggal 4 Maret 1998 Pengadilan Agama Kuningan Kelas IB pindah ke Gedung baru di Jalan Perjuangan No.63 Ancaran – Kuningan.

Pengadilan Agama Kuningan Kelas I A, merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan.

Pengadilan Agama Kuningan mempunyai wilayah hukum Daerah Tingkat II Kota Kuningan terdiri dari 32 Kecamatan, 361 Desa dan 15 Kelurahan, dengan jumlah penduduk sebanyak +- 1.120.000 jiwa dengan beban kerja rata-rata tiap bulan menerima 160 perkara. Dalam melaksanakan tugasnya didukung dengan kekuatan pegawai sebanyak 30 orang dengan menempati gedung seluas 500 m2, di atas tanah sewa seluas 600 m2.

Untuk mewujudkan harapan dari para pencari keadilan tersebut, Pengadilan Agama Kuningan dalam rangka melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus membuat suatu perencanaan yang mantap, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat diikuti dengan evaluasi yang cermat.

Secara formal pelaksanaan tugas Pengadilan Agama tersebut harus dipertanggung jawabkan dalam bentuk laporan ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat selaku atasan.

VISI

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KUNINGAN YANG AGUNG”.

MISI

 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Kuningan;

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang objektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian Pengadilan Agama Kuningan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/funngsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kuningan secara efektif.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, oleh karenanya adalah sebuah keharusan bagi setaip badan peradilan khususnya Pengadilan Agama Kuningan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Kuningan;

Kualitas kepemimpinan badan peradilan khususnya di Pengadilan Agama Kuningan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam system satu atap, peran pimpinan badan peradilan --- Selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (Kepemimpinan dan manajerial). Dengan kata lain Pengadilan Agama Kuningan menitik-beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Kuningan.

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama kuningan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan para pencari keadilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan system pembinaan, pengawasan serta publikasi putusan yang dapat dipertanggung jawabkan.Selain sebagai pertangung-jawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan, dan melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karier, kesempatan mengembangkan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, secara jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan yang bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya