Pertimbangan dan Nasihat Hukum Mahkamah Agung

1	Fatwa 052/KMA/III/2009	Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi baik sebelum adanya Undang-Undang-Advokat maupun sesudah Undang-Undang Advokat berlaku dapat tetap beracara di Pengadilan dengan tidak meiihat dari organisasi mana mereka berasal.
2	SEMA No 14/2010	Kedudukan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam SEMA No.14 Tahun 2010 tidak terkait dengan formalitas permohonan kasasi/PK
3	Fatwa 35/KMA/III/2009	Suatu putusan akhir dari Pengadilan Tinggi dapat diajukan kasasi, sehingga apabila ada yang mengajukan kasasi dari salah satu pihak harus dikirim ke Mahkamah Agung RI.
4	Fatwa 52/KMA/V/2009	Tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan organisasi advokat; Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan.
5	Fatwa 59/KMA/V/2009	Mahkamah Agung tidak berada pada posisi untuk memberikan penafsiran terhadap Undang-Undang kecuali dalam hal perkara yang konkrit yang diajukan kepada badan peradilan
6	Fatwa 115/KMA/IX/2009	Putusan MA tidak berlaku surut.
7	Fatwa 118/KMA/IX/2009	Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan pertimbangan hukum dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak diminta kepada Lembaga Negara yang lain
8	Fatwa 130/KMA/X/2009	Mahkamah Agung tidak boleh memberikan pendapat atas suatu putusan lembaga peradilan lain i.c. Mahkamah Konstitusi.
9	Fatwa 146/KMA/XII/2009	Bahwa MA tidak berwenang menafsirkan suatu perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan
10	Fatwa 148/KMA/XII/2009	Penyampaian Informasi dari dokumen yang bersifat rahasia disampaikan dengan rahasia juga.
11	Fatwa 149/KMA/XII/2009	Kewenangan untuk eksekusi ada pada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama,dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI.
12	KMA 126/KMA/SK/VIII/2011	Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali sebagai Hakim Tinggi Agama
13	KMA No: 003/KMA/SK/I/2011	Tentang Penunjukan Pengadilan Magang Untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu
14	KMA No. 071/KMA/SK/V/2011	Tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung
15	KMA No. 124/KMA/SK/VIII/2004	Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanan Penandatanganan MOU MA dengan Federal Court of Australia dan Family court of Australia

Pertimbangan dan Nasehat Hukum Mahkamah Agung RI

1	EKSEKUSI dan LELANG Dalam Hukum Acara Perdata
2	HIYAL ASY SYARIYAH Dalam Praktek Hibah dan Wasiat
3	Makalah Tuada Agama
4	Pelaksanaan Program-Program Prioritas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Peradilan Agama
5	Pemecahan Permasalahan Hukum Lingkungan Peradilan Agama Bahan Rakernas 2011
6	Permasalahan Hukum Perkawinan Dalam Praktek Pengadilan Agama-1
7	Problematika Pelaksanaan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh

1	CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010-2035
2	Hasil Rakernas 2012 Rumusan Hasil Studi Kelompok Komisi II Bidang Peradilan Agama  pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tahun 2012
3	Hasil Rakernas 2011 Rumusan Hasil Studi Kelompok Komisi II Bidang Peradilan Agama  pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tahun 2011
4	Hasil Rakernas 2010Rumusan Hasil Studi Kelompok Komisi II Bidang Peradilan Agama  pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tahun 2010
5	KMA No. 126/KMA/SK/VIII/2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali sebagai Hakim Tinggi Agama
6	KMA No: 003/KMA/SK/I/2011 Tentang Penunjukan Pengadilan Magang Untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu
7	KMA No. 071/KMA/SK/V/2011 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung
8	KMA No. 124/KMA/SK/VIII/2004 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanan Penandatanganan M