logopa

Written by Super User on . Hits: 818

INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA

PADA PENGADILAN AGAMA KUNINGAN

PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA 

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai mana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini menjadi dasar hukum (yang mencabut semua peraturan sebelumnya) bagi para pihak dalam pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan proses pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 

Adapun petunjuk teknis dari Perpres tersebut, LKPP menerbitkan Peraturan Lembaga yang merupakan Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Silakan mengunduh 13 Perlem tersebut melalui tautan berikut ini:

  1. Perlem LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  2. Perlem LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
  3. Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
  4. Perlem LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional
  5. Perlem LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik
  6. Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  7. Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
  8. Perlem LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
  9. Perlem LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
  10. Perlem LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan
  11. Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  12. Perlem LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  13. Perlem LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/ Jasa pada Pengadilan Agama Kuningan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan perubahannya. Peraturan perubahan tersebut yang terakhir diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Untuk pengadaan barang/ jasa pada Pengadilan Agama Kuningan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kuningan pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pada tahun anggaran berjalan daftar pengadaan barang/ jasa pada Pengadilan Agama Kuningan dapat dilihat pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) melalui https://sirup.lkpp.go.id/sirup. Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung dilaksankan untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Kontruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Khusus untuk pengadaan barang/ jasa yang dilaksankan dengan menggunakan selain melalui Pengadaan/ Penunjukan Langsung tersebut dapat dilihat pada LPSE Mahkamah Agung RI melalui https://lpse.mahkamahagung.go.id/eproc4.

Surat Pengantar Proposal Pelayanan Bantuan Hukum
Download ]

Dokumen Pengadaan Jasa Konsultan Pelayanan Bantuan Hukum Download ]

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Kuningan

Jl. Perjuangan No.63 Ancaran - Kuningan

Telp: 0232-871652
Fax: 0232-8883031

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

Copyright @ Tim IT Pengadilan Agama Kuningan 2022
acopta
acopta
acopta
float